WahanaNews.co | Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengajukan anggaran Kementerian PUPR untuk tahun 2024 sebesar Rp128,15 triliun.
"Berdasarkan SB Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 dan Menteri Keuangan Nomor S-287/MK.02/2023 tanggal 10 April 2023, ditetapkan Pagu Indikatif Kementerian PUPR TA 2024 sebesar Rp128,15 triliun," ujar Basuki dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.
Baca Juga:
Menteri Basuki Harapkan Lulusan Karyasiswa Super Spesialis Kementerian PUPR Jadi Profesional Sejati
Menurut dia, adapun penyesuaian pagu per unit dari total pagu indikatif tersebut, Kementerian PUPR mengusulkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air sebesar Rp44 triliun, Ditjen Bina Marga sebesar Rp49 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp27 triliun.
Kemudian Ditjen Perumahan diusulkan sebesar Rp6,19 triliun, Ditjen Bina Konstruksi Rp580 miliar dan SIBBP Rp1,39 triliun.
Basuki juga mengatakan, sesuai arahan Presiden RI seluruh pekerjaan konstruksi pada tahun 2024 tuntas pada tahun tersebut, sehingga infrastruktur tersebut dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
Baca Juga:
PUPR Siapkan Rp 90 Miliar Angggaran untuk Ganti Rugi Warga Terdampak Pembangunan IKN
Adapun prioritas utama pada tahun depan yakni kontrak tahun jamak atau multi years contract, kemudian Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi dan Rehabilitasi (OPOR), dan direktif presiden.
Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada Tahun 2024 yaitu "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan 7 Prioritas Nasional".
Adapun tujuh prioritas nasional tersebut adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, kemudian mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
