Trisna mengatakan temuan Migran Care lainnya adalah sosialisasi Pemilu dilakukan serampangan oleh penyelenggara pemilu.
Bahkan, untuk PSU di Kuala Lumpur yang akan digelar besok pun juga dilakukan serampangan. Trisna mengatakan pemasangan perangkat persiapan PSU masih mencapai 60 sampai 70 persen.
Baca Juga:
Ada 4 Kasus Kekerasan Seksual di KPU, Komnas Perempuan Sebut 2 Libatkan Hasyim
"Bahkan kami sempat berbincang pada salah satu vendor yang memasang pekerja-pekerja di situ yang memasang, ketika ditanyakan vendor ini dipesan mulai kapan. Beliau mengatakan bahwa baru kemarin malam ini memang saat kebut-kebutanan untuk melakukan persiapan," jelasnya.
Sebelumnya, pada pemungutan suara Februari lalu, KPU mencatat WNI di Kuala Lumpur yang harusnya menggunakan metode pos untuk mencoblos sebesar 156.367 orang. Namun, dari angka itu, hanya 23.360 orang yang menggunakan hak pilihnya.
Bawaslu merekomendasikan pemungutan suara di Kuala Lumpur harus diulang menggunakan data yang telah dimutakhirkan.
Baca Juga:
Usai Ikuti Sidang Etik di DKPP, Hasyim Asy'ari Bantah Lecehkan Anggota PPLN
Sementara itu, Bareskrim Polri menetapkan total tujuh PPLN di Kuala Lumpur, Malaysia, sebagai tersangka kasus dugaan penambahan DPT.
Dari hasil gelar perkara pada Rabu (28/2), Djuhandani memastikan terdapat unsur pidana pelanggaran Pemilu berupa penambahan dan pemalsuan data yang dilakukan oleh tujuh PPLN Kuala Lumpur.
Ia mengatakan dugaan penambahan dan pemalsuan data tersebut terjadi setelah KPU mengeluarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebanyak 493.856 suara untuk wilayah Kuala Lumpur.
