Lahan milik PT Angkasa Pura ditargetkan mampu dibangun sekitar 300 unit hunian, sementara lahan milik PT KAI diproyeksikan dapat menyediakan sekitar 500 unit.
Pemerintah menargetkan tahap awal pembangunan tersebut dapat diselesaikan pada 15 Juni 2026.
Baca Juga:
Pemerintah Mulai Bangun Rusun Subsidi di Meikarta Dukung Program 3 Juta Rumah
Selain itu, pemerintah juga membuka peluang kolaborasi dengan sektor swasta guna mempercepat pembangunan.
Skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan hunian di lahan milik PT KAI lainnya.
“Kami juga membuka ruang kolaborasi dengan pihak swasta. PT KAI akan menentukan titik-titik lahan yang dapat dibangun melalui dukungan CSR, sehingga percepatan penyediaan hunian bisa lebih optimal,” tambahnya.
Baca Juga:
Pemerintah Siapkan Rusun untuk Prajurit Kopassus di Solo, Fokus Tingkatkan Kesejahteraan TNI
Sementara itu, Kepala BP BUMN Dony Oskaria menyatakan kesiapan penuh BUMN dalam mendukung program pemerintah melalui optimalisasi aset yang dimiliki.
“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Aset-aset BUMN yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal, seperti lahan milik Angkasa Pura, dapat kita dorong untuk dimanfaatkan bagi relokasi masyarakat di bantaran rel. Saat ini kami juga tengah memetakan aset-aset lain yang berpotensi untuk mendukung program perumahan,” ujar Dony.
Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menilai langkah cepat yang dilakukan merupakan wujud nyata dari pendekatan government preneurship dalam menindaklanjuti arahan Presiden.
