WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pemerintah terus mempercepat upaya penataan kawasan permukiman, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di bantaran rel kereta api.
Hal ini ditandai dengan digelarnya rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama sejumlah pimpinan lembaga dan BUMN di Gedung BP BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (1/4/2026).
Baca Juga:
Pemerintah Mulai Bangun Rusun Subsidi di Meikarta Dukung Program 3 Juta Rumah
Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala BP BUMN Dony Oskaria, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Kepala BPS Amalia Adininggar, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, Direktur Utama PT Angkasa Pura Muhammad Rizal Pahlevi, Plt Direktur Utama Perumnas Imelda Alini, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden yang menekankan percepatan relokasi warga yang bermukim di sepanjang jalur rel kereta api.
Selain itu, rapat ini juga menjadi langkah konkret lanjutan setelah peninjauan lahan milik PT Angkasa Pura di kawasan Kramat, Jakarta Pusat, yang dinilai potensial untuk pembangunan hunian baru.
Baca Juga:
Pemerintah Siapkan Rusun untuk Prajurit Kopassus di Solo, Fokus Tingkatkan Kesejahteraan TNI
Dalam keterangannya, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat dengan dukungan lintas sektor guna merealisasikan program tersebut.
“Kami mendapat dukungan yang sangat cepat dari Kepala BP BUMN serta Direktur Utama PT KAI dan PT Angkasa Pura. Ini menunjukkan komitmen bersama untuk segera menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, pemanfaatan aset milik BUMN menjadi salah satu strategi utama dalam penyediaan hunian.
Lahan milik PT Angkasa Pura ditargetkan mampu dibangun sekitar 300 unit hunian, sementara lahan milik PT KAI diproyeksikan dapat menyediakan sekitar 500 unit.
Pemerintah menargetkan tahap awal pembangunan tersebut dapat diselesaikan pada 15 Juni 2026.
Selain itu, pemerintah juga membuka peluang kolaborasi dengan sektor swasta guna mempercepat pembangunan.
Skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan hunian di lahan milik PT KAI lainnya.
“Kami juga membuka ruang kolaborasi dengan pihak swasta. PT KAI akan menentukan titik-titik lahan yang dapat dibangun melalui dukungan CSR, sehingga percepatan penyediaan hunian bisa lebih optimal,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BP BUMN Dony Oskaria menyatakan kesiapan penuh BUMN dalam mendukung program pemerintah melalui optimalisasi aset yang dimiliki.
“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Aset-aset BUMN yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal, seperti lahan milik Angkasa Pura, dapat kita dorong untuk dimanfaatkan bagi relokasi masyarakat di bantaran rel. Saat ini kami juga tengah memetakan aset-aset lain yang berpotensi untuk mendukung program perumahan,” ujar Dony.
Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menilai langkah cepat yang dilakukan merupakan wujud nyata dari pendekatan government preneurship dalam menindaklanjuti arahan Presiden.
“Ini adalah contoh kerja cepat. Dalam waktu sekitar satu minggu sejak Presiden turun langsung ke bantaran rel, ide dan arahan beliau sudah mulai menemukan bentuk konkret. Kolaborasi antara Kementerian PKP dan BP BUMN ini luar biasa,” ungkap Qodari.
Dari sisi perencanaan berbasis data, Kepala BPS Amalia Adininggar menekankan pentingnya kebijakan yang tepat sasaran, terutama di wilayah dengan backlog kepemilikan hunian yang masih tinggi.
“Kolaborasi ini sangat cepat dan efektif, serta yang terpenting berbasis data. DKI Jakarta, khususnya Jakarta Pusat, memiliki backlog kepemilikan hunian yang tinggi. Intervensi di wilayah ini menjadi sangat strategis,” jelas Amalia.
Ke depan, dalam waktu sekitar tiga minggu, Kementerian PKP bersama BUMN akan merampungkan pemetaan aset-aset yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan, terutama di wilayah perkotaan dengan kebutuhan hunian tinggi.
Program ini juga akan diperkuat melalui sinergi lintas sektor dalam pengembangan hunian vertikal yang menyasar masyarakat kelas menengah.
Dengan kolaborasi erat antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta, Kementerian PKP optimistis percepatan penyediaan hunian layak, khususnya bagi warga bantaran rel, dapat segera terwujud secara berkelanjutan.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
