“Ini adalah contoh kerja cepat. Dalam waktu sekitar satu minggu sejak Presiden turun langsung ke bantaran rel, ide dan arahan beliau sudah mulai menemukan bentuk konkret. Kolaborasi antara Kementerian PKP dan BP BUMN ini luar biasa,” ungkap Qodari.
Dari sisi perencanaan berbasis data, Kepala BPS Amalia Adininggar menekankan pentingnya kebijakan yang tepat sasaran, terutama di wilayah dengan backlog kepemilikan hunian yang masih tinggi.
Baca Juga:
Pemerintah Mulai Bangun Rusun Subsidi di Meikarta Dukung Program 3 Juta Rumah
“Kolaborasi ini sangat cepat dan efektif, serta yang terpenting berbasis data. DKI Jakarta, khususnya Jakarta Pusat, memiliki backlog kepemilikan hunian yang tinggi. Intervensi di wilayah ini menjadi sangat strategis,” jelas Amalia.
Ke depan, dalam waktu sekitar tiga minggu, Kementerian PKP bersama BUMN akan merampungkan pemetaan aset-aset yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan, terutama di wilayah perkotaan dengan kebutuhan hunian tinggi.
Program ini juga akan diperkuat melalui sinergi lintas sektor dalam pengembangan hunian vertikal yang menyasar masyarakat kelas menengah.
Baca Juga:
Pemerintah Siapkan Rusun untuk Prajurit Kopassus di Solo, Fokus Tingkatkan Kesejahteraan TNI
Dengan kolaborasi erat antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta, Kementerian PKP optimistis percepatan penyediaan hunian layak, khususnya bagi warga bantaran rel, dapat segera terwujud secara berkelanjutan.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
