WAHANANEWS.CO, Jakarta - Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kembali ditegaskan sebagai salah satu instrumen strategis pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Program yang populer dengan sebutan “bedah rumah” ini menjadi bagian penting dari agenda prioritas pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mengatasi persoalan rumah tidak layak huni (RTLH) di berbagai daerah.
Baca Juga:
Negara Hadir di Perbatasan, 15.000 Rumah Warga Siap Direhabilitasi Tahun 2026
Upaya tersebut juga sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkecil kesenjangan sektor perumahan serta mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan dan perbaikan hingga 3 juta unit rumah layak huni hingga tahun 2029.
Setiap tahunnya, program BSPS ditargetkan mampu menjangkau sekitar 400 ribu unit RTLH yang tersebar di seluruh Indonesia.
Baca Juga:
BSPS Digenjot di Jawa Barat, Kuota Bedah Rumah Melonjak Jadi 40.000 Unit
Target tersebut dinilai sebagai langkah konkret dan terukur dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat akan hunian yang sehat dan layak.
Selain itu, program ini juga diharapkan mampu memberikan dampak berkelanjutan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
“BSPS ini merupakan program stimulan, bukan bantuan penuh. Pemerintah hadir untuk mendorong masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam memperbaiki rumahnya secara mandiri,” ucapnya kepada masyarakat saat penyerahan BSPS di Lombok Timur, NTB, Sabtu (02/05/2026)
Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Sari Yuliati secara simbolis menyerahkan bantuan BSPS kepada sejumlah penerima manfaat.
Ia menegaskan bahwa program ini akan disalurkan secara bertahap dan merata di wilayah Lombok dengan mengacu pada data yang akurat, sehingga bantuan benar-benar tepat sasaran.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, setiap unit rumah penerima BSPS mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta.
Rinciannya, Rp17,5 juta digunakan untuk pembelian material bangunan, sementara Rp2,5 juta dialokasikan untuk biaya tenaga kerja.
Skema penyaluran dana dilakukan secara non-tunai, yakni langsung kepada penyedia bahan bangunan dan tukang, guna memastikan transparansi serta menghindari potensi penyalahgunaan.
Menurutnya, konsep utama BSPS tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan, tetapi juga mengedepankan semangat gotong royong antara pemerintah dan masyarakat.
Apabila biaya renovasi melebihi jumlah bantuan yang diberikan, masyarakat didorong untuk menambah secara swadaya.
Pendekatan ini diyakini mampu menumbuhkan kemandirian sekaligus mempercepat proses perbaikan rumah.
“Tujuan akhirnya bukan hanya memperbaiki rumah, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup. Rumah yang layak akan berdampak langsung pada kesehatan keluarga, mulai dari sanitasi yang baik, tidak ada kebocoran, hingga lingkungan yang lebih sehat. Dari situ, produktivitas meningkat dan perekonomian keluarga ikut terdongkrak,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar itu.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan program BSPS agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Pada tahun ini, alokasi BSPS di Pulau Lombok mencapai sekitar 1.400 unit rumah, dengan Kabupaten Lombok Timur memperoleh sekitar 350 unit.
“Saya akan terus menjemput bola agar program-program pemerintah benar-benar hadir di tengah masyarakat, khususnya di NTB,” tegas Legislator Dapil Nusa Tenggara Barat II
Sebagai Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku), ia turut mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang melanjutkan berbagai program pro-rakyat dari pemerintahan sebelumnya, termasuk BSPS.
Ia menilai keberlanjutan program menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi pembangunan serta mempercepat pencapaian target nasional.
Ke depan, ia berharap implementasi BSPS dapat berjalan semakin optimal, tepat sasaran, dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Program ini diyakini mampu menjadi salah satu motor penggerak dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, khususnya melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah.
“Jika program ini berjalan optimal dan merata, maka cita-cita menuju NTB mandiri bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan,” pungkasnya.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
