WAHANANEWS.CO, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait resmi meluncurkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk wilayah Jawa Tengah dengan total sasaran sebanyak 30 ribu rumah pada tahun 2026.
Peluncuran program tersebut dilaksanakan di Desa Kaliwlingi, Kabupaten Brebes, Sabtu (9/5/2026).
Baca Juga:
Negara Hadir di Perbatasan, 15.000 Rumah Warga Siap Direhabilitasi Tahun 2026
Kegiatan peluncuran turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana, serta jajaran Kementerian PKP.
Selain itu, acara juga diikuti secara daring oleh para calon penerima bantuan BSPS dari 34 kabupaten dan kota di Jawa Tengah melalui Zoom Meeting.
Dalam sambutannya, Menteri PKP menegaskan bahwa program BSPS diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang benar-benar membutuhkan bantuan perbaikan rumah, terutama mereka yang masih tinggal di hunian tidak layak.
Baca Juga:
Tingkatkan Transparansi, Kemen PKP Sinergi dengan BPK Awasi Program Perumahan
“Program BSPS ini diberikan kepada masyarakat yang memang memenuhi syarat, yakni masuk kategori desil 1 sampai 4, belum pernah menerima bantuan perumahan, dan kondisi rumahnya memang tidak layak huni. Kami ingin bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran sehingga masyarakat bisa tinggal di rumah yang lebih layak, sehat, dan aman,” ujar Menteri PKP.
Ia menjelaskan, proses rehabilitasi rumah melalui program BSPS di Jawa Tengah akan dimulai secara serentak pada 15 Mei 2026 dan ditargetkan rampung pada 30 Juli 2026.
Khusus di Kabupaten Brebes, jumlah bantuan BSPS mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2025, jumlah bantuan tercatat hanya 20 unit, sedangkan pada tahun 2026 meningkat menjadi 600 unit yang tersebar di 11 kecamatan dan 15 desa.
Sementara itu, secara keseluruhan di Provinsi Jawa Tengah, jumlah penerima BSPS melonjak dari 7.532 unit pada 2025 menjadi 30 ribu unit pada 2026.
Menteri PKP juga memberikan apresiasi kepada seluruh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan jajaran Kementerian PKP yang selama ini aktif mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan program bantuan rumah swadaya tersebut.
Di sela agenda peluncuran, Menteri PKP turut meninjau langsung rumah milik salah satu calon penerima bantuan BSPS bernama Warningsih, warga Desa Kaliwlingi.
Warningsih diketahui bekerja sebagai pedagang makanan dengan penghasilan sekitar Rp1,5 juta per bulan.
Kondisi rumah yang ditempati Warningsih masih tergolong memprihatinkan. Sebagian bangunan rumah masih menggunakan bambu yang sudah rapuh, dinding anyaman bambu, serta belum memiliki fasilitas sanitasi yang memadai.
Warningsih mengaku bersyukur karena akhirnya memperoleh bantuan perbaikan rumah setelah sebelumnya belum pernah mendapatkan program serupa.
“Alhamdulillah saya belum pernah dapat bantuan seperti ini. Dulu pernah didata dan difoto, tapi belum ada realisasi. Kondisi rumah juga sering bocor dan kalau mau buang air harus ke pasar karena di rumah belum ada fasilitasnya. Terima kasih kepada Pak Menteri dan Pak Prabowo atas bantuan ini,” ujarnya.
Selain meluncurkan program BSPS, Menteri PKP juga meninjau simulasi Pemilihan Toko Terbuka (PTT) yang dilaksanakan masyarakat Desa Kaliwlingi.
Dalam simulasi tersebut terdapat 10 calon penerima bantuan yang mengikuti proses pemilihan toko bangunan dengan total pagu pembelian material sebesar Rp175 juta atau Rp17,5 juta per penerima bantuan.
Proses PTT melibatkan empat toko bangunan dan berhasil menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp10.633.760.
Pemerintah menilai mekanisme tersebut menjadi langkah penting untuk menjaga transparansi penggunaan dana negara sekaligus memperkuat pengawasan masyarakat terhadap program bantuan perumahan.
“Program ini juga mendidik masyarakat karena ini adalah uang negara sehingga masyarakat harus ikut mengawasi. Kalau ada yang meminta pungutan atau melakukan penyimpangan silakan direkam, dilaporkan, bahkan diviralkan. Hasil efisiensi dari proses PTT ini juga harus dimusyawarahkan bersama oleh para penerima bantuan untuk dialokasikan sesuai kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri PKP, dan seluruh jajaran Kementerian PKP atas pelaksanaan program BSPS yang dinilai mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo, Menteri PKP, dan seluruh jajaran Kementerian PKP atas kerja kerasnya sehingga program perbaikan rumah masyarakat ini dapat berjalan dengan baik dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Melalui program BSPS, pemerintah berharap kualitas hunian masyarakat dapat terus meningkat.
Program tersebut tidak hanya berfokus pada renovasi fisik rumah, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat, aman, dan layak sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
