“Jangan sampai masyarakat yang selama ini ikut menjaga dan menopang pariwisata Bromo justru menjadi pihak yang menanggung beban ekonomi paling besar dari bencana ini,” imbuh Puan.
Dalam jangka panjang, Puan mendorong pemerintah menjadikan peristiwa kebakaran di Bromo sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat sistem ketahanan kawasan wisata alam strategis nasional.
Baca Juga:
Puan Maharani Minta Evaluasi Total Latsarmil Usai Muncul Korban Jiwa
Menurutnya, kawasan taman nasional membutuhkan sistem mitigasi yang lebih komprehensif untuk menghadapi potensi kebakaran, terutama saat memasuki periode dengan tingkat kerawanan tinggi.
“Kawasan Taman Nasional seperti Bromo harus memiliki pemetaan risiko kebakaran dari segala aspek, hingga lini terkecil sekalipun karena menyangkut kelestarian banyaknya vegetasi dan bahkan kehidupan masyarakat,” urainya.
Pemetaan tersebut, lanjut Puan, perlu mencakup kondisi di tingkat tapak, ketersediaan sumber air untuk pemadaman sepanjang musim rawan kebakaran, sistem peringatan dan deteksi dini, kesiapan personel, pembatasan aktivitas berdasarkan tingkat bahaya kebakaran, serta mekanisme perlindungan ekonomi bagi masyarakat ketika kawasan wisata harus ditutup.
Baca Juga:
Konferensi Pers Polda Jambi, Ungkap Ratusan Kasus Kriminal, Narkotika dan Tindak Pidana Khusus Selama Semester 1 2026
Puan menegaskan bahwa penanganan kebakaran di kawasan konservasi tidak dapat dianggap selesai hanya karena api telah berhasil dipadamkan dan destinasi wisata kembali dibuka.
Menurutnya, terdapat sejumlah aspek yang harus dipastikan pulih secara bersamaan.
“Dan untuk penanganan kebakaran di kawasan Bromo tidak cukup hanya dengan api dipadamkan lalu destinasi wisata dibuka kembali. Negara harus memastikan tiga pemulihan berjalan bersamaanx bahwa api benar-benar terkendali, ekosistem yang rusak dipulihkan, dan penghidupan masyarakat sekitar dilindungi,” tambahnya.
