Selain itu, ia juga menyoroti perkembangan program Field Trial and Growth (FTG) Subsurface yang hingga saat ini baru mampu menghasilkan tambahan produksi sebesar 199 BOPD dari target 5.000 BOPD atau sekitar 4 persen.
“Saya khawatir apakah target strategis Triple 100 ini masih realistis untuk dicapai pada tahun 2026. Jika masih optimistis, kami ingin mengetahui secara konkret hambatan yang menyebabkan eksekusinya berjalan lambat sehingga DPR juga dapat membantu mencari solusi,” katanya.
Baca Juga:
DPR Soroti Ancaman Kebakaran TPA di Tengah Perubahan Iklim, Desak Percepatan Reformasi Pengelolaan Sampah
Ratna meminta SKK Migas memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai berbagai kendala yang menyebabkan lambatnya pelaksanaan program.
Ia juga meminta adanya mekanisme akuntabilitas yang jelas terhadap KKKS apabila terjadi keterlambatan yang berdampak langsung terhadap pencapaian target produksi nasional.
Selain membahas target lifting, Ratna turut menyoroti proyeksi cost recovery tahun 2027 yang diperkirakan mencapai USD 11,5 miliar.
Baca Juga:
Kompor Listrik Dinilai Lebih Efisien, DPR Dukung Alokasi Rp815 Miliar dalam RAPBN 2027
Nilai tersebut meningkat sekitar USD 3 miliar dibandingkan proyeksi tahun sebelumnya.
Menurut Ratna, peningkatan cost recovery harus dikawal secara ketat karena berpotensi memengaruhi besaran penerimaan negara dari sektor migas.
Di tengah kebutuhan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dan menjaga stabilitas fiskal, setiap kenaikan biaya operasi yang dapat diklaim oleh kontraktor perlu dipastikan memiliki manfaat yang sebanding terhadap peningkatan produksi.
