WahanaNews.co | Komisi II DPR RI dan pemerintah sepakat RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dibawa ke tingkat selanjutnya.
RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya ini akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
Baca Juga:
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas Tegaskan Ibu Kota Negara Masih Jakarta
Pengambilan keputusan ini dilakukan saat rapat kerja antara Komisi II DPR RI dengan Mendagri Tito Karnavian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Badan Informasi Geospasial (BIG) dan DPD RI, Senin (12/9/2022).
Awalnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal menyampaikan laporan hasil kerja terkait RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.
Kemudian, fraksi-fraksi di Komisi II DPR menyampaikan pandangan mini terhadap RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.
Baca Juga:
Cerita di Depan DPR Tangis Ibu Korban Bully PPDS Undip Pecah
Seluruh fraksi pun menyetujui RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dibawa ke tingkat II atau ke paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
"Dengan tadi kita sama-sama mendengarkan persetujuan semua, selanjutnya saya ingin bertanya kepada kita semua yang hadir di sini, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya pada hari ini kita setujui menjadi undang-undang dan akan kita teruskan ke pengambilan keputusan tingkat II atau paripurna?" tanya Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia kepada peserta rapat.
"Setuju," jawab peserta rapat.
Tito juga menyampaikan pandangannya terkait RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.
Menurutnya, RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dibawa ke tingkat selanjutnya merupakan momentum bersejarah untuk seluruh rakyat Indonesia.
"Momentum ini adalah momentum yang bersejarah saya kira, bukan hanya untuk Papua, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia," ujar Tito.
Dia menegaskan pemerintah memiliki pandangan yang sama dan menyetujui naskah RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dibawa ke pembahasan tingkat II.
"Kemudian setelah menyimak bersama laporan panja yang disampaikan oleh saudara Wakil Ketua Komisi II, pandangan mini fraksi, juga dari Komite I DPD RI, pada prinsipnya pemerintah memiliki pandangan yang sama pada hal-hal yang pokok," jelas Tito. [rin]
