Menurut TB Hasanuddin, masyarakat yang menyampaikan protes akibat ketidakadilan ekonomi tidak seharusnya langsung dicurigai atau diberi cap sebagai kelompok yang terindikasi ekstremisme.
Ia mengingatkan bahwa kritik sosial yang muncul dari masyarakat merupakan bagian dari respons terhadap kondisi ketimpangan yang dirasakan.
Baca Juga:
DPR Nilai Pengecatan Pesawat Presiden Wajar dan Sudah Direncanakan
“Kalau negara abai terhadap ketimpangan ekonomi, lalu masyarakat miskin memprotes karena merasa diperlakukan tidak adil, jangan sampai kelompok masyarakat tersebut justru diberi label sebagai bibit ekstremisme,” jelas TB Hasanuddin.
Purnawirawan TNI itu juga mengingatkan bahwa praktik labelisasi terhadap kelompok masyarakat tertentu dapat memicu pendekatan represif dalam penyelesaian persoalan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat.
“Dan berpotensi kontraproduktif terhadap upaya penegakan demokrasi,” sebut purnawirawan TNI tersebut.
Baca Juga:
Presiden Prabowo Sudah Tandatangani dan Sahkan RUU TNI
Selain itu, TB Hasanuddin turut menyoroti masuknya unsur perbedaan pandangan politik sebagai salah satu faktor pemicu ekstremisme.
Ia menilai kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi dan tidak boleh dibungkam atas nama keamanan.
“Jangan sampai kritik publik terhadap kebijakan pemerintah justru dianggap sebagai bagian dari ekstremisme. Ini berbahaya bagi demokrasi dan dapat menggerus kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi,” tegas TB Hasanuddin.
