Ia mengatakan masyarakat pada dasarnya membutuhkan perjalanan yang mudah, terjangkau, terintegrasi, dan memiliki kepastian waktu dari titik keberangkatan hingga tujuan akhir.
Karena itu, MARTABAT Prabowo-Gibran memandang integrasi transportasi Aglomerasi Jabodetabekjur perlu ditempatkan sebagai agenda strategis untuk meningkatkan produktivitas masyarakat sekaligus mengurangi beban kemacetan.
Baca Juga:
Danau Toba Dikaji Jadi KEK, MARTABAT Prabowo-Gibran: Momentum Ciptakan Pusat Pertumbuhan Baru Sumatera Utara
"Transportasi massal harus dibangun berdasarkan pola pergerakan masyarakat, bukan berhenti pada garis batas administrasi pemerintahan," ujarnya.
Tohom menilai kebijakan tarif Rp8 juga dapat menjadi kesempatan untuk menarik masyarakat yang selama ini menggunakan kendaraan pribadi agar mencoba MRT, LRT, Commuter Line, TransJakarta, dan angkutan umum lainnya.
Menurutnya, pengalaman tersebut harus diikuti kualitas pelayanan yang baik agar ketertarikan masyarakat terhadap transportasi publik tidak hanya berlangsung selama program tarif khusus.
Baca Juga:
PT Bukit Asam Dorong KEK untuk Proyek DME, MARTABAT Prabowo-Gibran: Hilirisasi Jangan Berhenti di Wacana
"Tarif murah membuat masyarakat mau mencoba, tetapi konektivitas, kenyamanan, ketepatan waktu, dan kemudahan berpindah moda yang akan membuat mereka menjadi pengguna tetap," kata Tohom.
Ia berpandangan peningkatan jumlah pengguna transportasi massal akan memberikan manfaat besar terhadap pengurangan kemacetan, konsumsi bahan bakar, polusi, serta biaya perjalanan masyarakat di kawasan metropolitan.
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa Aglomerasi Jabodetabekjur membutuhkan sebuah sistem transportasi yang dipandang sebagai satu kesatuan meskipun layanan dan infrastrukturnya dikelola oleh banyak institusi.
