"Jabodetabekjur secara ekonomi dan mobilitas sudah menjadi satu kawasan, maka transportasinya juga harus bergerak menuju satu sistem yang terintegrasi," ujar Tohom.
Menurutnya, integrasi tersebut dapat dimulai dari penguatan simpul pertemuan antara Commuter Line, MRT, LRT Jabodebek, LRT Jakarta, TransJakarta, TransJabodetabek, serta angkutan pengumpan di daerah penyangga.
Baca Juga:
Danau Toba Dikaji Jadi KEK, MARTABAT Prabowo-Gibran: Momentum Ciptakan Pusat Pertumbuhan Baru Sumatera Utara
Ia mengatakan integrasi fisik juga perlu dilengkapi dengan integrasi informasi perjalanan dan pembayaran agar perpindahan antarmoda semakin sederhana.
"Bayangkan kalau masyarakat dari kawasan penyangga dapat berpindah dari angkutan pengumpan ke kereta, kemudian MRT, LRT, atau bus dengan sistem pembayaran dan informasi perjalanan yang semakin terhubung, itu yang harus kita tuju," kata Tohom.
Menurutnya, pemerintah juga perlu melihat transportasi sebagai instrumen pemerataan pertumbuhan ekonomi di kawasan aglomerasi dan bukan hanya sebagai solusi kemacetan Jakarta.
Baca Juga:
PT Bukit Asam Dorong KEK untuk Proyek DME, MARTABAT Prabowo-Gibran: Hilirisasi Jangan Berhenti di Wacana
Konektivitas yang semakin baik dinilai dapat membuka akses masyarakat menuju kawasan industri, pusat perdagangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan berbagai pusat ekonomi baru di luar Jakarta.
"Kalau konektivitas Jabodetabekjur semakin baik, kegiatan ekonomi tidak harus semuanya menumpuk di pusat Jakarta karena pusat-pusat pertumbuhan baru akan semakin mudah dijangkau masyarakat," ujarnya.
Tohom melihat arah tersebut sejalan dengan kebutuhan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membangun konektivitas yang mampu mendorong produktivitas sekaligus pemerataan ekonomi.
