Ia tidak menampik bahwa pelaksanaan MBG masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
Namun, menurut Qodari, tantangan pelaksanaan tidak semestinya menjadi dasar untuk menghentikan program yang dinilai penting bagi masyarakat.
Baca Juga:
Kajari Sergai Ditangkap Kejagung, Kejati Sumut Gerak Cepat Tunjuk Bani Ginting Jadi Plh
Pemerintah, kata dia, tetap membuka ruang diskusi dan menerima masukan publik agar implementasi MBG berjalan lebih baik.
Selain itu, pemerintah juga berkomitmen memperbaiki tata kelola pelaksanaan program tersebut.
“Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu,” kata Qodari.
Baca Juga:
Gara-gara Tumbler “Tank Day”, Starbucks Korea Diboikot hingga Tutup 2 Ribu Gerai
Ia kembali menegaskan bahwa MBG merupakan janji kampanye Prabowo yang harus dijalankan.
Di sisi lain, Politisi Partai Golkar Ahmad Irawan juga menilai tuntutan menghentikan MBG tidak realistis.
Ahmad yang merupakan anggota Komisi II DPR RI dan Badan Legislasi DPR RI menyebut Presiden Prabowo memiliki hak menentukan program pemerintah yang dijalankan selama masa kepemimpinannya.
