Mereka dapat memberikan usulan, sanggahan, atau mendaftarkan diri melalui aplikasi digital yang telah disiapkan pemerintah.
Pemerintah tetap menjalankan proses verifikasi langsung melalui survei lapangan untuk menjamin keakuratan data penerima.
Baca Juga:
Mensos Gus Ipul Tinjau Rumah Calon Siswa Sekolah Rakyat di Bandar Lampung
Ribuan pendamping sosial dan aparat di tingkat kelurahan akan dikerahkan untuk membantu warga yang masih awam terhadap penggunaan teknologi digital.
“Kami sadar belum semuanya terbiasa dengan teknologi, karena itu pemerintah menyiapkan seluruh sumber daya untuk mendampingi masyarakat,” ujar Saifullah Yusuf.
Mensos optimistis bahwa dengan akurasi data yang semakin tinggi, penyaluran bantuan akan lebih tepat sasaran.
Baca Juga:
Sekolah Rakyat Hadir di Sulsel, Gus Ipul Akan Lapor Presiden
Hal ini juga memungkinkan pemerintah untuk menghitung secara pasti jumlah keluarga miskin yang berhasil ‘naik kelas’ atau lulus dari program setiap tahunnya.
Saifullah Yusuf menyoroti pentingnya pelaksanaan program ini di Banyuwangi, mengingat tingkat kemiskinan di daerah tersebut tercatat sebesar 6,59 persen pada tahun 2024, lebih rendah dibanding rata-rata nasional yang mencapai 8,57 persen.
Jika implementasi awal ini dinilai berhasil, digitalisasi sistem PKH akan diperluas secara bertahap ke seluruh wilayah Indonesia.
