WahanaNews.co |
Alusista menjadi perhatian khusus pemerintah. Hal itu perlukan untuk
meremajakan sejumlah alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam).
Melihat hal itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI,
Utut Adianto, menyatakan, Komisi I DPR RI mendukung rencana Kementerian
Pertahanan yang akan melakukan pembelian sejumlah alpalhankam untuk memenuhi
kebutuhan tiga matra Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Baca Juga:
Mabes TNI Kirim Prajurit Terbaiknya Ikuti Latihan Integrasi Di Australia
Pengadaan alpalhankam disebut-sebut
membutuhkan anggaran sebesar Rp 1,7 kuadriliun.
Namun, menurut Utut, yang harus diteliti adalah
landasan hukum yang menjadi acuannya pengadaan ini.
"Yang perlu kita teliti adalah butuhkah
Perpres (Peraturan Presiden) ataukah PP (Peraturan Pemerintah). Timbul pertanyaan,
kalau PP biasanya turunan dari UU, tapi tidak semua PP harus turunan UU. Kalau
Perpres itu biasanya merujuk pada Presiden tertentu, nanti ganti Presiden diturbo.
Kalau PP ini the whole, semuanya. Bahwa ini keinginan semua bersama
DPR," katanya kepada wartawan, baru-baru ini.
Baca Juga:
Panglima TNI Tinjau Kesiapan Puncak Peringatan HUT Ke-79 TNI di Monas
Utut juga menambahkan, pengadaan Alpalhankam
ini baru rencana.
Berjalan atau tidak, tentunya DPR RI mendukung
rencana tersebut, karena baginya siapa yang tidak ingin TNI memilki Alutsista
yang kuat.
Secara urgensi, sambung Utut, saat ini adalah
waktu yang tepat untuk melakukan pembaharuan Alutsista.
Rencana ini adalah jalan keluar yang diberikan
Menteri Pertahanan, dan Komisi I DPR RI mengapresiasi hal tersebut.
"Kalau ada pernyataan tidak akan ada perang
konvensional, ya kita berdoa saja sebagai umat beragama mudah-mudahan gak ada
perang. Tapi kalau ada perang kan harus siap, itu kegunaannya. Kalau tingkat
urgensinya kapan, ya sekarang. KRI Nanggala tenggelam itu kita tentu berduka
tapi jawabannya bukan hanya berduka, ada langkah lain. Itu yang kita apresiasi
dari Pak Prabowo," ungkapnya.
Ia beranggapan, pembelian alutsista merupakan
investasi masa depan.
Senada dengan Utut, Wakil Ketua Komisi I DPR
RI lainnya, Bambang Kristiono, menyatakan, pembelian alustsista ini
dianalogikan seperti membeli rumah masa depan.
Untuk bisa memiliki rumah idaman, ada banyak
cara, mulai dari menabung, mencicil, atau membelinya cash.
Tapi tentunya, dengan impian yang ada, rumah
idaman tidak dapat diwujudkan sekaligus, oleh karenanya mencicil adalah jalan
keluar untuk mewujudkan hal tersebut.
"Kalau saya logikanya seperti membangun rumah.
Kita bangun rumah untuk kita tempati 25 tahun atau kita bangun rumah yang kita
impikan kita cicil-cicil baru kita tempati 25 tahun mendatang, itu saja
persoalannya. Kalau saya sih menangkap kesan semuanya mendukung, bahwa masih
ada perdebatan. Saya kira itu hal yang wajar tidak perlu diributkan. Saya lihat
kritik, saran dan masukan yang diberikan oleh teman-teman Komisi I sangat
konstruktif untuk kebaikan dan keamanan para pengambil keputusan sekarang salah
satu contohnya adalah masalah payung hukumnya," tutupnya. [dhn]
