WahanaNews.co | Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang menunda Pemilu 2024 bisa dibilang aneh dan bukan ranah kewenangan lembaga itu.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.
Baca Juga:
Survei Elektabilitas Indikator Politik: Prabowo Unggul, Anies Paling Buncit
Untuk itu, DPP PDI-P meminta Komisi Yudisial (KY) menginvestigasu indikasi penyalahgunaan kewenangan majelis hakim PN Jakpus yang menyidangkan perkara.
Menurutnya, pengadilan tersebut tidak memiliki kewenangan terkait sengketa yang diajukan Partai Prima.
"Sangat jelas berdasarkan UU Pemilu, hanya Bawaslu dan PTUN yang memiliki kewenangan," kata Hasto, melansir Kompas.com, Jumat (3/3/2023).
Baca Juga:
KPU: Jumlah Akun Medsos Parpol Naik 2 Kali Lipat di Pemilu 2023
Hasto mengungkapkan berdasarkan UU Pemilu, sengketa atas penetapan parpol peserta Pemilu, yang berwenang mengadili adalah Bawaslu dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).
Selain itu, Hasto mengungkapkan Partai Prima ternyata sudah pernah mengajukan gugatan ke Bawaslu dan PTUN. Gugatan itu sudah ditolak Bawaslu.
Hasto menganggap Komisioner KPU merupakan pejabat Tata Usaha Negara (TUN), karena itulah keputusan KPU sebagai pejabat TUN hanya dapat dibatalkan oleh PTUN.
