WahanaNews.co, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyatakan dukungan terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru yang secara khusus bergerak di sektor tekstil. Kebijakan ini dinilai strategis untuk menyerap tenaga kerja sekaligus memperkuat daya saing industri nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Wakil Ketua Umum KSPSI pimpinan Yorrys Raweyai, Arnod Sihite, mengatakan pembentukan BUMN tekstil baru merupakan langkah tepat untuk menjawab tantangan industri padat karya yang selama ini tertekan oleh persaingan global dan kenaikan tarif perdagangan internasional.
Baca Juga:
KSPSI Dukung Imbauan Menaker Terapkan WFA 29–31 Desember
“Dengan adanya BUMN tekstil baru, akan banyak tenaga kerja yang terserap. Ini juga berpotensi meningkatkan pemasukan negara seiring dengan naiknya produktivitas dan kemampuan melakukan terobosan teknologi yang adaptif, sehingga produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global,” ujar Arnod, Kamis (15/13/2026) di Jakarta.
Sebagai anggota Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional, Arnod menilai kehadiran negara melalui BUMN menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan industri strategis, khususnya tekstil, garmen, sepatu, dan elektronik yang selama ini menyerap jutaan pekerja.
Pemerintah sendiri telah menyiapkan pendanaan jumbo senilai US$6 miliar yang akan dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Baca Juga:
KSPSI dan Komdigi RI Gelar Workshop Literasi Digital, Arnod Sihite: Pekerja Harus Cakap dan Aman di Ruang Digital
Dana tersebut akan difokuskan untuk memperkuat sektor tekstil, sepatu, garmen, dan elektronik melalui skema pembiayaan dan insentif.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana tersebut usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Minggu (11/1/2026).
Menurut Airlangga, pembentukan BUMN baru ini tidak dimaksudkan untuk menghidupkan kembali perusahaan tekstil pelat merah lama yang telah berhenti beroperasi, melainkan mendirikan entitas baru dengan pendekatan bisnis yang lebih modern.
