Bung Syaifuddin mengatakan proyek itu menggunakan uang negara yang berasal dari sebahagian pajak yang dibayar rakyat, tentu harus ada papan proyeknya.
“Apakah ini karena unsur keteledoran atau malah kesengajaan? Ini perlu diusut tuntas,” tegas Bung Syaifuddin kepada WahanaNews.co, Rabu (6/12/2023).
Baca Juga:
Terkait Korupsi KA, Kejagung Periksa Tiga Mantan Kepala BTP Sumbangut
Dengan tidak dipasangnya papan nama, menurut Bung Syaifuddin, masyarakat tidak bisa turut mengontrol pembangunan tersebut.
Lebih lanjut dijelaskan Bung Syaifuddin, melihat hal ini pihaknya perlu mempertanyakan kinerja Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
“Apakah hal memang disengaja agar tidak ketahuan kebobrokanya,” tegasnya.
Baca Juga:
Korupsi Tata Niaga PT Timah, 3 Eks Kadis ESDM Babel Dituntut 6 Hingga 7 tahun Penjara
Kata Bung Syaifuddin, organisasi Front Komunitas Indonesia Satu Provinsi Sumatera Utara sangat menyesalkan sikap dari pelaksana kegiatan ini yang tidak memasang plang papan nama proyek yang sedang dikerjakan.
“Masyarakat yang ingin mengetahui sumber dana, nilai kegiatan dan volume kegiatan yang sedang dikerjakan menjadi tidak tahu dan kecewa,” tambahnya.
Dengan tidak adanya papan proyek, sambungnya, sudah memperlihatkan bentuk ketidaktransparan pihak pelaksana dalam pelaksanaan pengerjaan proyek tersebut.
