WahanaNews.co | Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Alif Kamal menuding adanya faktor politik di balik keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memastikan Prima tak lolos verifikasi administrasi.
"Hasil verifikasi administrasi perbaikan bukan semata-mata masalah administratif, tetapi ada faktor-faktor politik berupa upaya penjegalan partisipasi politik rakyat secara sistematis yang mempengaruhi keputusan tersebut," kata Alif pada Kompas.com, Sabtu (19/11/2022).
Baca Juga:
Soal Hasil Pilpres 2024: PTUN Jakarta Tak Terima Gugatan PDIP, Ini Alasannya
Alif mengatakan, upaya penjegalan itu setidaknya tercermin dari ketentuan mengenai ambang batas parlemen dan pencalonan presiden yang menurutnya membatasi partisipasi politik rakyat dalam pemilu.
Selain itu, ia juga mengungkit putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan partai parlemen tidak perlu melakukan verifikasi faktual, cukup verifikasi administrasi.
Sementara, partai nonparlemen maupun partai baru harus menjalani verifikasi administrasi dan faktual.
Baca Juga:
KEDAN Menepis Isu Ketakutan Terhadap Masyarakat
"Nah, bedanya di mana sebenernya? Kalau dikontekskan dalam Pemilu 2024, sebenarnya tidak ada perbedaan harusnya, harusnya sama semua, partai lama pun harus verifikasi faktual," kata Alif.
Alif menyatakan, proses verifikasi administrasi yang dilalui partai baru juga tak mudah karena menurutnya peraturan yang dibuat KPU kerap berubah-ubah dan tidak sinergi dengan KPU di daerah.
Kendati demikian, Alif menegaskan bahwa keputusan KPU ini bukanlah keputusan final dan akhir perjuangan Prima untuk berkompetisi di Pemilu 2024.
