Namun, Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, mengklaim bahwa penyewaan jet pribadi tersebut dilakukan semata-mata untuk memantau logistik pemilu.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat, Rezka Oktoberia, meragukan alasan yang diajukan oleh Hasyim.
Baca Juga:
Pjs. Bupati Labuhanbatu Utara Saksikan Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati
"Monitoring apa yang urgent? Sehingga mesti menggunakan private jet ke Denpasar Bali 10 Januari 2024. Untuk memonitor surat suara terkirim, apa harus pakai private jet? Dengan banyaknya pesawat commercial lainnya yang ada setiap waktu," ujar Rezka kepada wartawan, Kamis (16/5/2024).
Rezka mengungkit kegiatan Hasyim di Denpasar yakni monitoring gudang logistik dan sortir surat suara Pemilu 2024 di kabupaten Badung serta penyerahan berita acara pinjam pakai gedung Graha Pemilu Alaya Giri Nata dari Kabupaten Badung.
Hal ini membuat Rezka menanyakan urgensi sehingga harus menggunakan private jet.
Baca Juga:
Evaluasi Kinerja KPU Toba: Pemuda Kecewa, Demokrasi dalam Pertaruhan
"Apa urgensinya?? Dan ini pakai dana anggaran mana? APBN? Kalau iya mata anggaran apa?" ujar Rezka.
Rezka juga menyoroti pernyataan Hasyim yang menyebut penggunaan private jet lantaran hanya memiliki waktu 75 hari untuk pengadaan logistik.
Rezka mengatakan dalam rapat DPR, waktu 75 hari telah diperhitungkan sehingga menurutnya hal tersebut bukan menjadi alasan.
