WAHANANEWS.CO, Jakarta - Sinkronisasi komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan strategi komunikasi pemerintahan dalam negeri guna memastikan arah kebijakan tetap selaras di tengah derasnya arus informasi, Rabu (9/4/2026).
Penguatan komunikasi dinilai krusial agar penyampaian kebijakan tetap konsisten dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di tengah masyarakat yang semakin cepat menerima dan menyebarkan informasi.
Baca Juga:
Diduga Terima Gratifikasi Rp17 Miliar, Mantan Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono Ditahan KPK
“Pemerintah pusat dan daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi bergerak bersama dalam satu narasi, satu arah, dan satu tujuan,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan.
Ia menegaskan bahwa keselarasan narasi menjadi kunci agar pesan kebijakan dapat diterima masyarakat secara utuh tanpa distorsi makna di berbagai wilayah.
Dalam konteks komunikasi publik yang semakin dinamis, pemerintah dituntut tidak hanya sigap merespons isu, tetapi juga mampu menyusun pesan yang tepat, sistematis, dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.
Baca Juga:
Pembentukan 6 KEK Baru Menunggu PP, MARTABAT Prabowo-Gibran: Investasi Harus Berdampak ke Rakyat
“Komunikasi menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan di tengah penyebaran informasi yang berlangsung sangat cepat,” ujarnya.
Penguatan komunikasi pemerintah, lanjutnya, merupakan bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan Kemendagri terhadap pemerintah daerah (Pemda) dalam memastikan kualitas penyampaian informasi publik.
Peran pranata humas disebut memiliki posisi strategis dalam menjembatani kebijakan pemerintah dengan pemahaman masyarakat, termasuk menerjemahkan istilah teknokratis menjadi bahasa yang lebih mudah dipahami.
