WAHANANEWS.CO, Jakarta - Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Sayed Mustafa Usab, menanggapi polemik seputar pro dan kontra terhadap Undang-Undang TNI yang baru.
Ia menilai ada upaya sistematis untuk menggiring opini dengan membangkitkan sentimen traumatik sejarah, seolah-olah terjadi kebangkitan kembali dwifungsi ABRI.
Baca Juga:
UU TNI Dinilai Cacat, Mahasiswa Uji Formil ke MK Minta DPR Dihukum Bayar Rp50 Miliar
Sayed mengimbau masyarakat agar tidak terpancing emosi dan mendiskreditkan UU TNI maupun institusi TNI itu sendiri.
Menurutnya, prajurit TNI yang ditempatkan di kementerian atau lembaga sipil tidak serta-merta membawa kepentingan militer ke dalamnya.
"Penempatan TNI di lembaga sipil tentu didasarkan pada kompetensi dan kelayakan mereka. Saya juga mendengar bahwa Panja revisi UU TNI mengusulkan agar prajurit aktif yang menduduki jabatan sipil diminta mengundurkan diri dari jabatan militernya. Itu langkah yang baik," ujar Sayed Mustafa kepada wartawan, Minggu (23/3/2025).
Baca Juga:
Soal Doxing WN Denmark yang Tolak UU TNI, Polri Bantah Terlibat
Ia menegaskan bahwa kondisi saat ini berbeda dengan era Orde Baru.
"Sekarang, TNI hanya ingin membantu pemerintah agar berjalan lebih baik. Jadi, tidak perlu membangkitkan emosi rakyat terkait pengesahan UU TNI," tambahnya.
Menurut Sayed, keputusan mengenai penempatan prajurit TNI di 14 kementerian dan lembaga sepenuhnya berada di tangan pemerintah. TNI hanya mengusulkan nama, sementara keputusan akhir ada pada pihak pemerintah.
