WahanaNews.co, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, menyebut bahwa proyek lumbung pangan atau food estate yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini merupakan bagian dari tindakan yang merugikan lingkungan.
Hasto mengemukakan pandangannya ini ketika diminta tanggapan mengenai dugaan adanya dana yang berasal dari kejahatan lingkungan, dengan nilai sekurang-kurangnya Rp 1 triliun, yang masuk ke partai politik untuk mendanai Pemilu 2024.
Baca Juga:
Sahroni Desak Polisi Usut Temuan PPATK Dugaan Aktivitas Keuangan Ilegal Ivan Sugianto
"Kami menyoroti dengan sangat tegas upaya yang telah diambil oleh Presiden Jokowi dalam mengembangkan food estate," ucap Hasto usai pemberian penghargaan rekor MURI kepada partainya di Ciawi, Bogor, pada Selasa (15/8/2023), atas keberhasilan program pengobatan gratis yang berlangsung selama 218 hari.
Ia juga mengungkapkan bahwa politik seharusnya fokus pada pemeliharaan kehidupan dan menjaga bumi pertiwi.
"Dalam praktek implementasi kebijakan tersebut, ternyata terjadi penyalahgunaan, dimana hutan-hutan malah ditebang tanpa sisa, dan upaya pendirian food estate tidak berjalan dengan baik. Ini bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap lingkungan," tambahnya.
Baca Juga:
Skandal Pengusaha Surabaya Terbongkar, PPATK Sita Rekening Ivan Sugianto Usai Intimidasi Siswa SMA
Program food estate pertama kali diusulkan oleh Presiden RI Joko Widodo sejak awal masa jabatan keduanya.
Dia menunjuk Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan politisi dari Partai Nasdem, yaitu Syahrul Yasin Limpo, sebagai sektor utama dalam inisiatif tersebut.
Selain itu, Jokowi juga menunjuk Kementerian Pertahanan di bawah kendali Prabowo Subianto untuk menjadi pendukung dan bertanggung jawab dalam mengelola lahan untuk produksi singkong.
