Ketika menjelang Pilpres 2024, terungkap bahwa Partai Nasdem membentuk koalisi oposisi yang mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai calon presiden.
Sementara itu, Prabowo juga membentuk koalisi yang melibatkan PKB, Golkar, dan PAN sebagai alternatif dari PDI-P, dengan tujuan mendukung pencalonannya sebagai pengganti Jokowi.
Baca Juga:
PPATK dan KPK Buru Jejak Aliran Dana Korupsi Kuota Haji Rp1 Triliun
Kembali ke isu food estate, program ini dianggap gagal. DPR bahkan pernah menggambarkannya sebagai kekacauan.
Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, program food estate dianggap sebagai proyek prioritas strategis.
Sejumlah provinsi seperti Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Selatan, dipilih sebagai pusat produksi pangan dalam proyek ini.
Baca Juga:
Follow the Money, KPK Lacak Uang Haram Korupsi Haji dengan PPATK
Arie Rompas, Juru Kampanye Hutan dari Greenpeace, menyatakan bahwa program lintas kementerian ini mengharuskan masyarakat setempat meninggalkan cara tradisional berladang.
Namun, dalam perjalanan waktu, program tersebut justru gagal untuk menjadi sumber pangan utama, menurut Rompas.
”Food estate yang dimaksudkan untuk mengatasi krisis pangan, dilakukan dengan menghilangkan pangan lokal. Pangan-pangan lokal yang dihilangkan justru membuat masyarakat setempat mengalami krisis pangan,” kata Arie, beberapa waktu lalu.
