“Hannah Arendt pernah mengingatkan bahwa kekuasaan sejati tidak lahir dari paksaan, melainkan dari legitimasi,” katanya.
Pieter menegaskan pernyataan Kapolri berdiri di atas legitimasi konstitusional, bukan di luarnya.
Baca Juga:
Safari Ramadhan, Danrem 042/Gapu Silaturahmi dengan Bupati Bungo
Sebaliknya, ia menilai pernyataan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang memanaskan situasi layak dikritik sebagai bentuk provokasi politik yang berbahaya.
Dalam negara demokrasi, kata dia, perilaku politik yang bermartabat merupakan cermin sikap kenegarawanan.
Pieter menekankan etika demokrasi bukan sekadar prosedur elektoral, melainkan fondasi moral yang menjiwai penyelenggaraan pemerintahan dan partisipasi warga negara.
Baca Juga:
Masyarakat Jagan Panik ! Kapolres Simalungun Tegaskan Stok BBM Aman 21 Hari
“Etika ini menuntut integritas, transparansi, keadilan, dan kesantunan, bukan provokasi yang memperlebar jurang konflik,” ucapnya.
Ia menambahkan dukungan terhadap posisi Kapolri juga datang dari berbagai elemen bangsa.
Sebelumnya, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menilai wacana memindahkan Polri ke bawah kementerian sebagai langkah mundur dari konsolidasi reformasi.
