“Hannah Arendt pernah mengingatkan bahwa kekuasaan sejati tidak lahir dari paksaan, melainkan dari legitimasi,” katanya.
Pieter menegaskan pernyataan Kapolri berdiri di atas legitimasi konstitusional, bukan di luarnya.
Baca Juga:
Propam dan Slog Mabes Polri Terjun ke Polres Nias Periksa Senpi Organik
Sebaliknya, ia menilai pernyataan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang memanaskan situasi layak dikritik sebagai bentuk provokasi politik yang berbahaya.
Dalam negara demokrasi, kata dia, perilaku politik yang bermartabat merupakan cermin sikap kenegarawanan.
Pieter menekankan etika demokrasi bukan sekadar prosedur elektoral, melainkan fondasi moral yang menjiwai penyelenggaraan pemerintahan dan partisipasi warga negara.
Baca Juga:
FBI-Polri Bongkar Jaringan Phishing Global, Nilai Penipuan Tembus Rp 342 Miliar
“Etika ini menuntut integritas, transparansi, keadilan, dan kesantunan, bukan provokasi yang memperlebar jurang konflik,” ucapnya.
Ia menambahkan dukungan terhadap posisi Kapolri juga datang dari berbagai elemen bangsa.
Sebelumnya, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menilai wacana memindahkan Polri ke bawah kementerian sebagai langkah mundur dari konsolidasi reformasi.
