WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pengamat politik Pieter C. Zulkifli menilai bahwa seruan sejumlah purnawirawan TNI untuk mendesak pelengseran Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI merupakan drama politik yang tidak perlu dipertontonkan.
Menurut Pieter, tuduhan adanya pelanggaran administratif yang dijadikan dasar untuk menuntut pencopotan Gibran lebih tampak bermuatan politis ketimbang yuridis.
Baca Juga:
Pilkada Jakarta 2024, Pengamat: PDI-P dan Anies Baswedan Hadapi Risiko Politik Bunuh Diri
"Di saat negeri ini membutuhkan ketenangan dan arah yang jelas, justru mereka yang seharusnya menjadi sosok panutan memilih menabuh genderang kegaduhan," kata Pieter Zulkifli, melansir Tribunnews, Minggu (27/4/2025).
Kegaduhan Politik
Mantan Ketua Komisi III DPR RI tersebut menyatakan keheranannya atas situasi politik yang justru memperkeruh ruang publik, alih-alih membawa pencerahan yang dibutuhkan masyarakat.
Baca Juga:
Momentum Pilkada, Pengamat Politik Harap KPU Aktif Sosialisasi Nyata
Terlebih lagi, Pieter menyoroti bahwa para purnawirawan TNI yang idealnya menjadi teladan ketenangan malah ikut memperbesar kegaduhan politik dengan mendorong pemecatan Gibran.
"Dalih yang digunakan pun tampak dipaksakan, yakni pelanggaran administratif dalam proses pencalonan," ujarnya.
Pieter menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara etika, hukum, dan nalar politik dalam menyikapi dinamika nasional.
