Di titik inilah bangsa diuji. Demokrasi bukan hanya soal pemilu, pergantian kekuasaan, atau kebebasan berpendapat di atas kertas. Demokrasi menuntut kedewasaan: kemampuan berbeda tanpa membenci, mengkritik tanpa memfitnah, dan berkuasa tanpa membungkam.
Ketika kekuasaan terlalu dicintai, sejarah menunjukkan selalu ada resiko penyimpangan. penulis mengingatkan pada pandangan filsuf Abad ke-13, Ibnu Taimiyah: “Berlebihan mencintai jabatan dan kekuasaan adalah pintu awal kepada kejahatan dan kezaliman”.
Baca Juga:
Demokrasi Dipertaruhkan, Ulama Soroti Wacana Peran TNI
Kutipan itu terasa kontekstual hingga hari ini. Sebab salah satu bahaya terbesar pascareformasi bukan hanya kembalinya otoritarianisme secara formal, tetapi tumbuhnya budaya politik yang merasa paling benar, anti koreksi, dan haus legitimasi tanpa batas.
Pers juga berada di persimpangan yang tak kalah rumit. Di satu sisi, media dituntut menjaga integritas dan independensi sebagai pilar demokrasi. Di sisi lain, tekanan ekonomi dan kedekatan dengan kekuasaan kerap menjadi jebakan yang mengaburkan fungsi kontrol sosialnya.
Kembali kepada Khairulloh, Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Depok ini mengingatkan, supaya pers tidak terseret dalam pusaran polarisasi. Selain akademisi, kita juga harus berharap pada jurnalis. Pers harus menjaga marwah profesionalisme dan integritas.
Baca Juga:
Prabowo Tegaskan Tak Boleh Ada Mafia dalam Pemerintahan, Kekayaan Negara Harus Dijaga
Pesan ini penting. Sebab ketika politik terpolarisasi dan kekuasaan rentan antikritik, pers yang merdeka menjadi salah satu benteng terakhir demokrasi. Jika pers ikut terbelah terjerat masuk kubu-kubuan, maka publik kehilangan salah satu kompas utamanya.
Peringatan Reformasi semestinya bukan seremoni tahunan yang berhenti pada upacara mengenang mahasiswa gugur atau romantisme jalanan 1998. Reformasi adalah pekerjaan yang belum selesai. Ia hidup dalam keberanian menyuarakan kebenaran, dalam etika politik yang sehat, dan dalam kesediaan menerima kritik demi kepentingan rakyat.
Indonesia hari ini tidak sedang kekurangan demokrasi prosedural. Yang lebih dibutuhkan adalah kedewasaan demokrasi substantif. Karena ancaman terbesar demokrasi bukan hanya diktator yang membungkam rakyat, tetapi juga ketika masyarakat yang pernah memperjuangkan kebebasan justru perlahan membiarkan polarisasi, fanatisme, dan ketakutan membunuh nalar kritis mereka sendiri.
