“Yang tidak berkesesuaian dengan sistem presidensial dan berpotensi melemahkan efektivitas pemerintahan,” lanjutnya.
Dalam pandangannya, konsistensi dalam membangun sistem politik nasional menjadi kunci agar pemerintahan presidensial dapat berjalan stabil dan efektif sesuai amanat konstitusi.
Baca Juga:
PDI Perjuangan Sumbar Dukung Program Kerakyatan Bersama Muhammadiyah, Alex Lukman Berkomitmen
“Kita mesti konsisten terhadap pembangunan sistem politik Indonesia,” kata Sarmuji.
Ia menekankan bahwa sistem politik, termasuk sistem kepartaian, harus selaras dengan sistem pemerintahan presidensial sebagaimana diamanahkan oleh UUD NRI Tahun 1945.
“Sistem politik yang berkesesuaian dengan sistem pemerintahan presidensial adalah sistem multipartai sederhana,” ucapnya.
Baca Juga:
MK Minta Revisi Aturan, Wacana Ambang Batas 7 Persen Menguat
Lebih jauh, Sarmuji menyebut tanpa adanya penyederhanaan sistem kepartaian, presidensialisme Indonesia akan terus menghadapi persoalan fragmentasi politik yang berdampak langsung pada efektivitas pemerintahan.
Ia menambahkan bahwa lemahnya kohesi politik di parlemen dapat menghambat proses pengambilan keputusan penting bagi negara.
Partai Golkar, menurut Sarmuji, akan terus mengawal pembangunan sistem politik nasional yang rasional dan konstitusional demi menjaga stabilitas pemerintahan.
