“Yang tidak berkesesuaian dengan sistem presidensial dan berpotensi melemahkan efektivitas pemerintahan,” lanjutnya.
Dalam pandangannya, konsistensi dalam membangun sistem politik nasional menjadi kunci agar pemerintahan presidensial dapat berjalan stabil dan efektif sesuai amanat konstitusi.
Baca Juga:
Siap Berkontestasi di Pemilu 2029, PSI Bekasi Serahkan SK Kepengurusan Baru ke KPU
“Kita mesti konsisten terhadap pembangunan sistem politik Indonesia,” kata Sarmuji.
Ia menekankan bahwa sistem politik, termasuk sistem kepartaian, harus selaras dengan sistem pemerintahan presidensial sebagaimana diamanahkan oleh UUD NRI Tahun 1945.
“Sistem politik yang berkesesuaian dengan sistem pemerintahan presidensial adalah sistem multipartai sederhana,” ucapnya.
Baca Juga:
Di Demo Selama 18 Bulan, Presiden Ini Putuskan Mundur Setelah Menjabat 12 Tahun
Lebih jauh, Sarmuji menyebut tanpa adanya penyederhanaan sistem kepartaian, presidensialisme Indonesia akan terus menghadapi persoalan fragmentasi politik yang berdampak langsung pada efektivitas pemerintahan.
Ia menambahkan bahwa lemahnya kohesi politik di parlemen dapat menghambat proses pengambilan keputusan penting bagi negara.
Partai Golkar, menurut Sarmuji, akan terus mengawal pembangunan sistem politik nasional yang rasional dan konstitusional demi menjaga stabilitas pemerintahan.
