“Penyanderaan terjadi sesuai standar hukum perang dan pilot Susi Air mendarat di wilayah perang dengan menggunakan perusahaan penerbangan Susi Air yang disubsidi oleh Pemerintah Indonesia dengan program Operasi Perintis,” kata Terianus, melansir TEMPO.
Selain itu, TNPB-OPM juga mengancam Presiden Joko Widodo dan pemerintahan di Papua Barat yang juga tidak mampu menjawab tuntutan dari organisasi Papua untuk membebaskan pilot Susi Air.
Baca Juga:
PBB Prihatin Serangan di Gaza, Serukan Semua Pihak Patuhi Gencatan Senjata
“Pemerintah Selandia baru juga masih tidak mau menerima tawaran baik dari TNPB,” tambah Terianus.
Untuk melindungi kemanusiaan dan menjamin hak asasi manusia, OPM mengatakan akan mengembalikan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens kepada keluarganya.
“Kami kembalikan melalui Yuridiksi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” tutur Mayor Jenderal Terianus Satto.
Baca Juga:
Di Hadiri 1500 Kader, Junimart Girsang Lantik Pengurus DPP PBB Periode 2025-2030
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
