WahanaNews.co, Jakarta – Ganjar Pranowo menyebut dugaan kecurangan pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mesti disikapi.
Melansir dari Tempo.co, Senin (19/2/2024) Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo mengatakan dirinya mengusulkan partai pendukungnya di DPR untuk menggulirkan hak angket.
Baca Juga:
Prabowo Subianto: Kerja Sama dalam Pemerintahan Pasca Pilpres 2024
“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi atau rapat kerja,” kata Ganjar kepada Tempo di rumahnya di Jalan Patra Raya, Jakarta Selatan, pada Jumat, (16/2/2024).
Bekas Gubernur Jawa Tengah itu menyampaikan usulannya ketika rapat Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud di gedung High End, Jakarta Pusat, pada Kamis kemarin, 15 Februari 2024.
Ketika itu, Ganjar juga menunjukkan ribuan pesan yang masuk ke telepon selulernya berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi.
Baca Juga:
Ganjar Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Itu Kritikus
Ganjar juga menunjukkan berbagai pesan itu kepada Tempo. Dia menyebut tujuan hak angket–hak anggota DPR untuk melakukan penyelidikan–adalah menungkap dugaan kecurangan pemilu yang melibatkan banyak lembaga negara. DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut.
Menurut Ganjar, ketelanjangan dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 tidak boleh dibiarkan oleh DPR. Dia mendorong para anggota dewan di Parlemen untuk menggelar sidang atau memanggil para penyelenggara Pemilu untuk diminta pertanggungjawaban.
“Tapi kalau ketelanjangan ditunjukkan dan masih diam, fungsi kontrol gak ada. Kalau saya, yang begini mesti diselidiki. Dibikin pansus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan,” kata Ganjar.
