Oleh karenanya, Ali menyarankan keempat parpol di internal pemerintah itu mundur dulu dari kabinet sebelum mendorong hak angket. Pasalnya, hak angket pasti bertujuan untuk memakzulkan Jokowi.
“Gini, kalau parpol pemerintahan mau mengajukan angket dan memakzulkan Jokowi ya mundur dari kabinet. Sesederhana itu cara berpikirnya kok supaya masyarakat tidak berprasangka,” ujarnya.
Baca Juga:
DPR Tutup Masa Sidang, Gerindra: Tak Ada Hak Angket
Ali pun curiga, jika langkah itu tidak diambil maka usulan mengajukan hak angket hanya merupakan cara untuk menaikkan daya tawar politik untuk bergabung pada pemerintahan selanjutnya.
“Ya curiga saja bahwa partai-partai mau bicara angket sedang meningkatkan posisi tawar untuk mendapatkan posisi tertentu. Menaikkan posisi tawar (pemerintahan selanjutnya). Padahal, ini tidak mendidik untuk demokrasi kita,” katanya.
Diketahui, hak angket pertama kali diusulkan oleh calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan disambut positif oleh capres nomor urut 1 Anies Baswedan.
Baca Juga:
Komisi I DPRD Minta Pj Wali Kota Bekasi Kooperatif dan Transparan
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD pun mengeklaim bahwa naskah akademik untuk mengusulkan hak angket sudah dibuat oleh PDI-P.
Meski begitu, sampai saat ini belum ada langkah berarti dari para anggota Dewan untuk mengajukan hak angket itu.
[Redaktur: Alpredo Gultom]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
