WAHANANEWS.CO, Jakarta - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kadernya untuk tidak mengikuti Retret Kepala Daerah, salah satu program unggulan Presiden Prabowo.
Keputusan ini memicu spekulasi bahwa hubungan PDIP dan pemerintah semakin renggang.
Baca Juga:
PDIP Menabuh Gendang Perang, Pengamat: Ini Mempertegas Posisi Sebagai Oposisi
"Retret ini mencerminkan kebijakan Prabowo dan merupakan keputusan penting pemerintah. Jika ada partai yang secara terang-terangan menolak kadernya ikut serta, tentu ini menciptakan ketegangan dalam hubungan politik antara PDIP dan Gerindra," ujar Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, Minggu (23/2/2025).
Adi menilai bahwa jika PDIP merasa keberatan dengan penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK terkait kasus buron Harun Masiku, perlawanan seharusnya dilakukan melalui jalur hukum, bukan dengan boikot.
"Retret ini penting. Kepala daerah PDIP seharusnya hadir sebagai pejabat publik, bukan sekadar petugas partai. Jika ingin melawan, jalur yang benar adalah hukum, bukan aksi politik seperti ini," tegasnya.
Baca Juga:
Pakar: Kepala Daerah Harus Jalankan Tugas Negara, Bukan Perintah Partai
Sementara itu, di lapangan, banyak kepala daerah PDIP yang sebenarnya ingin mengikuti retret tersebut.
Hingga Sabtu, 55 kepala daerah dari PDIP, terdiri atas 2 gubernur dan 53 bupati/wali kota, telah bersiap di Magelang menunggu arahan lebih lanjut dari DPP PDIP.
Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Bali I Wayan Koster termasuk di antaranya.
