“Dari data ini kita bisa lihat bahwa di atas 65 persen menolak Pilkada DPRD, angka ini bukan angka yang kecil, tetapi merupakan angka yang masif juga sistemik,” kata Peneliti Senior LSI Denny JA Ardian Sopa, Rabu (7/1/2026).
Dijelaskan Ardian, penolakan terhadap pilkada via DPRD muncul dari responden yang tersebar di seluruh segmen masyarakat.
Baca Juga:
DJP Catat 20 Ribu Lebih Wajib Pajak Telah Lapor SPT Tahunan Lewat Coretax
“Berdasarkan gender, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama menunjukkan penolakan terhadap wacana tersebut,” ujar Ardian.
“Kemudian baik yang di desa maupun yang di kota pun menolak, isu ini tidak hanya milik masyarakat di perkotaan, tapi masyarakat desa juga,” lanjutnya.
Penolakan juga datang dari seluruh lapisan ekonomi, mulai dari kelompok berpenghasilan rendah hingga berpenghasilan tinggi.
Baca Juga:
Catat Nomornya, Warga Kini Bisa Laporkan Masalah MBG Lewat Hotline Resmi BGN
Bahkan, kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan lebih tinggi tercatat sebagai segmen yang paling menolak pilkada melalui DPRD.
“Segmen Gen Z sebanyak 84 persen menolak, Milenial sebanyak 71,4 persen menolak, Generasi X sebanyak 60 persen menolak, dan Baby Boomer sebanyak 63 persen menolak,” kata Ardian.
“Secara sistemik tidak hanya di sebuah generasi saja penolakan ini berlangsung, tapi di semua generasi yang ada, mayoritas menolak Pilkada DPRD,” ujarnya menambahkan.
