Merujuk data Kementerian ESDM RI, dari Rp 1,17 triliun tersebut, sebanyak 35% atau Rp 395,8 miliar disumbang oleh PT Timah Tbk (TINS).
Melihat fakta tersebut, dia mengharapkan agar kebijakan menghentikan ekspor dipertimbangkan kembali.
Baca Juga:
20 Oktober 2024: Melihat Nasib Konsumen Pasca Pemerintahan 'Man Of Contradictions'
Mengingat masih banyak hal yang harus dipersiapkan oleh pemerintah.
“Menyetop ekspor timah ini dapat berimbas turunnya penerimaan negara. Program hilirisasi juga belum terlalu tampak hasilnya. Untuk itu sebelum ada kejelasan terkait industri hilir dari timah, ada baiknya pemerintah mempertimbangkan kebijakan ini. Apalagi banyak sekali rakyat yang bergantung pada sektor ini," kata Ravindra, dikutip dari keterangannya, Rabu (14/9/2022).
Menurut dia, roadmap hilirisasi harus dipercepat oleh Pemerintah.
Baca Juga:
HUT ke-79 TNI, Ini Pesan Presiden Jokowi ke Prajurit Indonesia
Dengan cara salah satunya mengundang investor untuk membangun pabrik di Indonesia, termasuk ke bisnis pengolahan.
Sehingga mampu menjadikan Bangsa Indonesia sebagai Raksasa Timah Dunia dan Mendorong Kesejahteraan Masyarakat.
Lebih lanjut dia pun berharap, Komisi VII DPR-RI dapat memberikan informasi yang utuh dan komprehensif kepada Presiden melalui Kementerian ESDM agar kebijakan penghentian ekspor tersebut ditunda.
