Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch mengatakan kebijakan tersebut akan memberikan dampak positif yang luas, mulai dari meningkatnya penerimaan pajak dan royalti, penguatan cadangan devisa, hingga terciptanya ruang fiskal yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik.
“Jika kebocoran berhasil ditekan, manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Negara akan memiliki kapasitas yang lebih kuat untuk membangun kawasan industri, mempercepat hilirisasi, dan membuka lapangan kerja yang berkualitas,” ucapnya.
Baca Juga:
Sentil PNM Mekaar, Prabowo Geram Bunga Kredit Mikro 24% Tapi Pengusaha Dapat 9%
Ia juga menilai pendekatan bertahap yang akan diterapkan pemerintah sejak Juni hingga Desember 2026 merupakan kebijakan yang bijaksana karena memberi kesempatan kepada pelaku usaha untuk beradaptasi tanpa mengganggu aktivitas ekspor nasional.
“Pemerintah memberikan masa transisi yang sehat. Dunia usaha tetap dapat bergerak, sementara sistem baru dibangun secara matang berdasarkan prinsip good governance dan mekanisme pasar internasional,” jelas Tohom.
Menurutnya, pembentukan DSI akan menjadi salah satu warisan kebijakan penting pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional.
Baca Juga:
Danantara Siap Akuisisi Saham Strategis, MARTABAT Prabowo-Gibran: Hilirisasi Masuk Babak Baru
“Bila sumber daya alam dikelola dengan transparan, maka kekayaan bangsa benar-benar kembali kepada rakyat. Inilah esensi dari ekonomi yang berkeadilan dan bermartabat,” pungkasnya.
Danantara Indonesia sebelumnya mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia untuk memperkuat keterbukaan transaksi ekspor komoditas sumber daya alam.
Tahap awal implementasi akan dimulai pada Juni 2026 melalui kewajiban pelaporan komprehensif seluruh transaksi ekspor, sebelum penggunaan platform digital secara penuh diberlakukan pada Januari 2027.
