Isu ini menjadi perhatian karena beban gaji PPPK di sejumlah daerah berhadapan langsung dengan ruang fiskal APBD yang semakin sempit.
Tito kemudian mencontohkan beberapa daerah yang masuk dalam daftar perlu perhatian pemerintah pusat.
Baca Juga:
Negara Bayar Pensiun Terlalu Lama, DPR Dorong Perombakan Sistem ASN
Salah satunya adalah Sulawesi Tengah yang memiliki porsi belanja pegawai sebesar 56,65 persen dari APBD.
Selain itu, Kabupaten Donggala juga disebut memiliki belanja pegawai sebesar 53,1 persen dari APBD.
"Kemudian Sigi itu belanja pegawai 60%. Nah ini yang perlu dikerjakan, carikan solusi," imbuhnya.
Baca Juga:
Mendagri Siap Bedah APBD Daerah yang Mengaku Kewalahan Bayar Gaji PPPK
Tito menilai daerah dengan belanja pegawai terlalu besar harus segera membedah ulang postur anggarannya.
Menurutnya, belanja yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat perlu dikurangi, ditunda, atau diefisiensikan.
Pemerintah pusat sebelumnya telah mengatur batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari total APBD.
