Jika beban belanja pegawai terus membesar, ruang anggaran untuk pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program langsung masyarakat berpotensi semakin tertekan.
Di sisi lain, keberadaan PPPK tetap menjadi bagian penting dari kebutuhan tenaga pelayanan publik di daerah.
Baca Juga:
Negara Bayar Pensiun Terlalu Lama, DPR Dorong Perombakan Sistem ASN
Karena itu, pembahasan antara Kementerian Keuangan dan Kemendagri akan menjadi penentu arah solusi bagi daerah yang kesulitan membayar gaji PPPK.
Pemerintah daerah juga diminta menyisir ulang kegiatan yang tidak mendesak agar APBD lebih fokus pada kebutuhan prioritas masyarakat.
Dengan banyaknya kabupaten yang masih memiliki belanja pegawai di atas batas ideal, persoalan ini diperkirakan akan menjadi salah satu agenda besar penataan fiskal daerah menjelang pemberlakuan batas maksimal belanja pegawai pada 2027.
Baca Juga:
Mendagri Siap Bedah APBD Daerah yang Mengaku Kewalahan Bayar Gaji PPPK
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
