"Skema insentif yang akan diberikan masih dihitung bersama agar kita dapat menemukan rumusan yang terbaik demi mendorong pertumbuhan pangsa pasar yang besar bagi percepatan adopsi kendaraan listrik di tanah air," jelas dia.
Selain itu, Luhut juga meminta tim teknis yang terdiri dari lintas Kementerian Negara/Lembaga (K/L) menerapkan kebijakan yang setara atau lebih baik dari negara lain yang sudah lebih dahulu menerapkan kebijakan pembatasan penjualan kendaraan berbahan bakar fosil guna mendorong percepatan adaptasi penggunaan EV. Sehingga, kebijakan tersebut bisa cepat diadopsi di Indonesia.
Baca Juga:
Usul Luhut Buat AI Tandingan DeepSeek Disambut Baik Komdigi
Luhut juga mengingatkan agar aturan yang dibuat nanti mesti relevan pelaksanaannya. Sebab, kata dia, program percepatan EV ini adalah komitmen bangsa untuk mengurangi subsidi dan juga tentunya menurunkan emisi karbon lewat transisi energi yang ramah lingkungan.
Pakar Ungkap Solusi Subsidi BBM
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengatakan satu-satunya solusi untuk mengatasi subsidi BBM bocor adalah mengubah skema dari terbuka menjadi tertutup.
Baca Juga:
Keponakan Luhut Pimpin AEML, Targetkan Percepatan Adopsi Kendaraan Listrik Nasional
Subsidi tertutup artinya pemerintah memberikan bansos berbentuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang masuk kelompok rentan miskin, miskin, pekerja dengan gaji yang tak jauh dari upah minimum.
"Jadi solusi satu yaitu mereformasi subsidi energi dari terbuka menjadi tertutup," ungkap Abra.
Pemerintah, kata Abra, bisa menghitung berapa rata-rata kebutuhan BBM setiap hari. Angka itu bisa dijadikan landasan dalam memberikan subsidi BBM.
