WahanaNews.co | Hilirisasi beberapa sektor ekonomi di Lampung dinilai belum optimal terkait percepatan pembangunan daerah. Pelaku ekonomi masih konservatif dalam beraktivitas.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi terbatas tentang promosi pembangunan daerah yang digelar DPD RI pada Selasa malam (3/7/2023) di Lamban Gunung, Kota Bandar Lampung.
Baca Juga:
Mudahkan Pelanggan Bayar Listrik, PLN Mobile Jalin Kolaborasi dengan MotionPay
Mulyadi Irsan, Direktur Bappeda Provinsi Lampung, mengatakan hilirisasi jadi salah satu kendala percepatan pembangunan.
"Hilirisasi tidak maksimal," kata Mulyadi, melansir Kompas.com, Rabu (8/3/2023).
Dia mencontohkan dalam sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi unggulan Provinsi Lampung.
Baca Juga:
Wamendag Roro Serahkan Penghargaan Perlindungan Konsumen 2024 kepada Para Kepala Daerah
Mulyadi mengatakan sektor pertanian dan perkebunan menopang sekitar 40 persen dari perkembangan perekonomian Lampung.
Tetapi, keunggulan tersebut masih belum dioptimalkan oleh para pelakunya.
"Ada sesuatu yang missing (hilang) dan membuat nilai jual produk tidak terdongkrak," kata Mulyadi.
Misalnya, petani sekarang hanya melakukan "petik-jual" untuk komoditas pertanian.
"Seharusnya petik-olah-jual, ada pengolahan yang bisa membuat naik nilai jualnya," kata Mulyadi.
Sementara itu, Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin mengungkapkan butuh kolaborasi dari para tokoh Lampung, baik itu di nasional maupun lokal.
Kolaborasi diharapkan mampu menutupi kekurangan Provinsi Lampung dalam kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di daerah.
"SDM di desa, tidak bisa dipungkiri, masih sangat terbatas. Yang produktif meninggalkan desa, yang tinggal hanya yang orang tua dan anak-anak," kata Bustami. [afs/eta]
