“Kalau restrukturisasi ini dapat menghemat sekitar Rp50 triliun setiap tahun, maka publik harus melihat Rp50 triliun tersebut berubah menjadi sesuatu yang produktif,” ujarnya.
Tohom menyebut penghematan itu seharusnya mengalir ke investasi baru, industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pelayanan publik, atau penguatan sektor strategis nasional.
Baca Juga:
Tahun Kedua Prabowo Pimpin Upacara HUT RI, Istana Merdeka Dipenuhi Ribuan Undangan
MARTABAT Prabowo-Gibran memandang penghematan biaya overhead tersebut dapat menciptakan dampak ekonomi yang jauh lebih besar.
Dana yang sebelumnya terserap pada struktur organisasi dan perusahaan tidak produktif dapat dialihkan menjadi modal bagi proyek yang memiliki efek berganda terhadap perekonomian.
Tohom menilai kenaikan kinerja sejumlah perusahaan negara pada semester pertama 2026 perlu dijadikan titik awal untuk membangun standar baru pengelolaan BUMN.
Baca Juga:
BUMN Panen Laba Jumbo, Semen Indonesia Naik 408,9 Persen hingga Pupuk Indonesia 252,8 Persen
Kenaikan laba bersih PT Semen Indonesia, PT Pupuk Indonesia, PT Pertamina, Pegadaian, Pelindo, dan PTPN dinilai harus diikuti penguatan produktivitas dan daya saing.
Ia juga melihat peningkatan laba BUMN menjadi Rp326 triliun pada 2025 sebagai indikator penting dalam proses pembenahan perusahaan negara.
Kenaikan dividen bersih setelah memperhitungkan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Rp53 triliun pada 2024 menjadi Rp138 triliun pada 2025 menunjukkan BUMN harus semakin mampu menjadi pencipta nilai.
