Pengelolaan devisa ekspor senilai USD14 miliar dari tiga komoditas strategis dalam waktu sekitar dua bulan dinilai menunjukkan besarnya potensi pengawasan berbasis data.
Temuan potensi tambahan USD5 miliar dari perbedaan harga, kualitas, dan pembayaran juga memperlihatkan pentingnya sistem pemantauan perdagangan yang terintegrasi.
Baca Juga:
Tahun Kedua Prabowo Pimpin Upacara HUT RI, Istana Merdeka Dipenuhi Ribuan Undangan
“Kalau negara memiliki data transaksi, harga, kualitas barang, pembayaran, pelabuhan, dan aliran devisa secara terintegrasi, ruang terjadinya kebocoran akan semakin sempit,” katanya.
Tohom menilai sistem seperti itu dapat memperkuat posisi negara dalam menjaga kekayaan nasional sekaligus mengurangi potensi kehilangan nilai dari kegiatan ekspor.
MARTABAT Prabowo-Gibran mendukung rencana perluasan pengawasan DSI hingga 50 pelabuhan di 25 provinsi.
Baca Juga:
BUMN Panen Laba Jumbo, Semen Indonesia Naik 408,9 Persen hingga Pupuk Indonesia 252,8 Persen
Perluasan ke seluruh komoditas ekspor strategis juga harus dibarengi transparansi, teknologi yang kuat, audit kredibel, serta pengawasan yang mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Tohom mengatakan restrukturisasi BUMN, hilirisasi, penguatan Danantara, serta pengawasan devisa ekspor harus ditempatkan dalam satu agenda besar.
Agenda tersebut adalah membangun negara yang mampu mengelola aset dan sumber dayanya sendiri untuk memperbesar kesejahteraan masyarakat.
