WAHANANEWS.CO, Jakarta - Keputusan Komite Olimpiade Internasional (IOC) kembali memantik perdebatan global setelah organisasi tersebut menolak desakan untuk menjatuhkan sanksi terhadap Amerika Serikat dan atlet-atletnya menyusul operasi militer AS di Venezuela, sebuah sikap yang langsung disorot sebagai kontras tajam dengan kebijakan keras terhadap Rusia dan Indonesia.
Penolakan sanksi itu menegaskan garis lama IOC yang berupaya menjaga arena olahraga tetap terpisah dari konflik politik antarnegara, meski realitas global kerap membuat batas tersebut terlihat abu-abu.
Baca Juga:
Kunjungi KONI Pusat, Erick Thohir Tekankan Pentingnya Kolaborasi Menuju PON hingga Olimpiade
Sebagaimana dilansir New York Post pada Sabtu (17/1/2026), IOC menilai tidak ada dasar Piagam Olimpiade yang dilanggar oleh Amerika Serikat sehingga atlet AS tetap diizinkan tampil di ajang Olimpiade Musim Dingin.
“Sebagai organisasi global, IOC harus mengelola realitas yang kompleks,” demikian pernyataan tertulis IOC yang disampaikan kepada Fox News Digital.
Dalam pernyataan itu, IOC menekankan bahwa organisasi tersebut harus berhadapan dengan konteks politik dunia yang terus berubah tanpa kehilangan mandat utamanya sebagai pemersatu olahraga internasional.
Baca Juga:
Kejuaraan Anggar Asia 2025 Hadirkan Juara Olimpiade Paris, Indonesia Jadi Tuan Rumah
“Kemampuan untuk mempertemukan atlet, dari mana pun mereka berasal, adalah fondasi bagi masa depan olahraga global yang berbasis nilai dan dapat memberi harapan bagi dunia,” lanjut pernyataan IOC tersebut.
IOC kemudian menegaskan bahwa keterlibatan langsung dalam konflik politik antarnegara bukanlah ranah kewenangannya, sehingga sanksi terhadap negara atau atlet tidak bisa didasarkan semata pada tekanan politik global.
“Karena alasan itu, IOC tidak dapat melibatkan diri secara langsung dalam urusan politik atau konflik antarnegara, karena hal tersebut berada di luar mandat kami, itu adalah ranah politik,” tulis IOC.
