"Mereka harus mengakui hak Iran, termasuk kendali atas Selat Hormuz, atau kembali ke perang," tulisnya.
Menurut Stockholm International Peace Research Institute, Iran mengalokasikan hampir USD 8 miliar untuk belanja militer pada 2024.
Baca Juga:
Perkuat Sinergi, Danrem 042/Gapu Terima silaturahmi Pengurus PPAD Jambi
Namun, tekanan anggaran akibat sanksi, korupsi, dan salah kelola membuat kondisi ekonomi Iran semakin tertekan dalam beberapa tahun terakhir.
Di tengah konflik, pemadaman internet hampir total selama tujuh minggu memperburuk situasi sosial-ekonomi di negara tersebut.
Lebih dari 90 juta warga terdampak, memicu gelombang PHK dan hilangnya peluang usaha.
Baca Juga:
Viral Dugaan Pesta Sesama Jenis di Tempat Hiburan Malam Karawang, Pemkab Ambil Tindakan Tegas
Pemerintah menyatakan bahwa kebijakan tersebut berada di bawah kewenangan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi.
Tokoh Kamar Dagang Iran, Afshin Kolahi, mengungkapkan besarnya dampak ekonomi akibat pemadaman tersebut.
"Setiap hari kita kehilangan nilai yang setara dengan empat jembatan besar seperti jembatan B1," ujarnya.
