Ia menilai terdapat masalah serius dalam struktur BOP, salah satunya keterlibatan Israel sebagai anggota setara, bukan sebagai pihak pendudukan yang harus dimintai pertanggungjawaban.
“Model ini berisiko menggeser isu dari keadilan dan kemerdekaan menjadi sekadar manajemen konflik dan stabilitas kawasan,” ujar Sudarnoto.
Baca Juga:
BMKG Prediksi Lebaran 2026 Jatuh 21 Maret, Hilal 19 Maret Belum Penuhi Kriteria
Sudarnoto menegaskan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, hukum humaniter internasional, dan prinsip self-determination harus tetap menjadi landasan utama.
Ia juga menyebut Indonesia dapat menempuh jalur lain di luar BOP untuk memperkuat dukungan terhadap Palestina.
“Memperkuat engagement dan koordinasi antara pemerintah dengan kekuatan civil society dalam mendukung kemerdekaan Palestina, dan mendorong agar Israel diberi sanksi internasional,” kata Sudarnoto.
Baca Juga:
Bupati Karo Serahkan Traktor Bantuan Kementrian Pertanian Ke Kelompok Tani
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
