WahanaNews.co, Jakarta - Dengan membentuk otoritas transisi yang memerintah wilayah Gaza, Israel berencana mengakhiri perang di Jalur Gaza.
Namun hal ini ditentang oleh Perdana Menteri (PM) Otoritas Palestina Mohammad Shtayyeh.
Baca Juga:
Perkumpulan Tahanan Palestina: 61 Jurnalis Ditahan di Penjara Israel Sejak Agresi
Shtayyeh mengatakan otoritas Palestina tidak akan kembali memerintah Gaza setelah konflik Israel-Hamas tanpa perjanjian komprehensif yang mencakup Tepi Barat (West Bank) sebagai negara Palestina.
Perdana menteri sejak 2019 itu juga menekankan tidak akan bekerja sama tanpa kembali ke proses perdamaian sejati yang menghasilkan dua negara berdaulat.
"Untuk meminta Otoritas Palestina pergi ke Gaza dan menjalankan urusan Gaza tanpa solusi politik untuk Tepi Barat, seolah-olah Otoritas Palestina akan menaiki F-16 atau tank Israel?" kata Shtayyeh, seperti dikutip dari The Guardian, Senin (30/10/2023) melansir CNBC Indonesia.
Baca Juga:
Usai Puluhan Tentara Ogah Balik Perang ke Gaza, Israel Kalang Kabut
"Saya tidak menerimanya. Presiden kami [Mahmoud Abbas] tidak menerimanya. Tak satu pun dari kami akan menerimanya."
"Saya pikir yang kita butuhkan adalah visi yang komprehensif dan damai. Tepi Barat membutuhkan solusi, dan kemudian menghubungkan Gaza dengan wilayah tersebut dalam kerangka solusi dua negara," tambahnya.
Rencana Israel sendiri disebut-sebut memiliki kemungkinan melibatkan negara-negara Arab, yang mengarah pada pemulihan Otoritas Palestina (PA) yang digulingkan dari Gaza dalam kudeta Hamas pada 2007 silam.
