Menurutnya, masih banyak lembaga pendidikan yang membutuhkan dukungan penyediaan hunian yang layak dan terjangkau.
Ia menilai pembangunan rusunawa perlu kembali diperkuat dalam perencanaan anggaran tahun 2027 agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat, khususnya kalangan pelajar, mahasiswa, dan santri yang membutuhkan fasilitas tempat tinggal memadai.
Baca Juga:
DPR Wacanakan Panja Khusus untuk Benahi Keselamatan Transportasi Nasional
Dalam kesempatan itu, Andi Iwan Darmawan Aras juga menyoroti masih minimnya program penataan kawasan kumuh dan sanitasi di wilayah perkotaan.
Ia menyebut sejak program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) tidak lagi berjalan optimal, masyarakat di wilayah kelurahan semakin jarang mendapatkan program pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan mereka.
“Kita melihat ada kesenjangan antara desa dan kelurahan. Di desa banyak program yang langsung dirasakan masyarakat, sementara di wilayah kelurahan saat ini masih relatif minim. Karena itu program penataan kawasan kumuh dan sanitasi perlu diperkuat kembali,” tandas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Baca Juga:
DPR Apresiasi Rencana Prabowo Pangkas Potongan Ojol, Dinilai Lebih Berkeadilan
Lebih lanjut, ia mendorong Kementerian PKP untuk terus menghadirkan inovasi pembiayaan dan memperkuat kolaborasi lintas sektor, termasuk melalui pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Langkah tersebut dinilai penting guna mempercepat pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.
Andi Iwan Darmawan Aras juga menyoroti persoalan ketersediaan lahan yang hingga kini masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan perumahan nasional.
