WahanaNews.co | Menteri
Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melakuan
dialog bareng rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, Kamis (5/8/2021).
Baca Juga:
Bukti Perundungan Dokter Aulia Diserahkan Menkes Budi ke Polisi
Dalam dialog virtual yang juga dihadiri Mendikbudristek
Nadiem Makarim ini, para pimpinan perguruan tinggi dari 820 kampus negeri
maupun swasta itu, berkesempatan melakukan tanya jawab berbagai hal dengan
pemerintah.
Salah satu masalah yang mengemuka adalah ruang demokrasi dan
kebebasan berpendapat di era pandemi.
"Perlu ada kepastian, kaitan dengan kemerdekaan berbicara
dan kebebasan mimbar, apakah nanti karena sedikit vokal, karena kondisi pandemi
orang-orang sedang sensitif, nanti persoalannya berhadapan dengan aparat.
Sehingga orang takut untuk menyampaikan kritik dan pendapat," tanya Rektor
Universitas Muhammadiyah Tangerang, Ahmad Amarullah.
Baca Juga:
Dianggap Ingkar Janji, Khenoki Waruwu Dicopot sebagai Ketua MPO PP Nias Barat
Kepada para rektor, Mahfud menegaskan masukan dan kritik
adalah salah satu dasar dalam mengambil kebijakan untuk memperjuangkan
kepentingan publik. Karena itu, pemerintah tidak alergi terhadap kritik.
"Kita tidak menolak
kritik sama sekali, jika tidak ada kritik, maka kita sulit mengambil kebijakan
mengatasnamakan kepentingan publik," ujar Mahfud.
Mahfud juga mengaku sangat senang datang ke kampus dan
berdialog dengan mahasiswa yang kritis. Ia mangajak pimpinan perguruan tinggi
memfasilitasi mereka yang kritis sekaligus difasilitasi untuk berfikir rasional
dan bertanggung jawab.
"Kita tidak pernah menganggap mahasiswa yang kritis itu
musuh pemerintah, kita juga waktunya terbatas untuk ngurus negara, yang akan
meneruskan kita anak-anak yang kritis ini. Sama sekali kita tidak boleh
membungkam sikap kritis mahasiswa, dosen dan lain sebagainya, tapi diarahkan
untuk bertanggung jawab. Kalau ada orang kritis itu saya senang, karena
mewakili hati nurani saya juga," ujar Mahfud yang direspons positif dan
antusias dari para pimpinan perguruan tinggi.
Rektor Universitas Andalas, Yuliandri mengatakan bahwa
tantangan utama perguruan tinggi di masa pandemi adalah peran perguruan tinggi
dalam mendukung kondusifitas, terutama aspek politik, hukum dan keamanan.
"Memang tanpa kita sadari hambatan utama adalah soal
komunikasi yang belum terbangun dengan baik, misalnya antara perguruan tinggi
dengan mahasiswa," ujar Yuliandri sembari mengusulkan agar langkah
kebijakan pemerintah tersampaikan dengan baik ke masyarakat.
Terkait peran kampus dalam membantu penanganan covid, Rektor
Universitas Diponegoro, Yos Johan Utama, mengatakan banyak hal yang sudah
dilakukan oleh kampus. Karena itu, forum dialog yang diselenggaran Kemenko
Polhukam ini sangat bermanfaat untuk saling berbagi informasia antar pimpinan
kampus, sekaligus menyampaikan masukan untuk pemerintah.
"Kita sangat jarang bertemu seperti ini, padahal sangat
dibutuhkan. Karena itu, terima kasih kepada Menko Polhukam, mungkin Beliau
karena orang perguruan tinggi jadi paham betul. Kita dipertemukan disini,
bersama-sama kita akan bisa menyelesaikan persoalan, termasuk covid ini"
ujarnya.
Peran perguruan tinggi dalam penanganan pandemi Covid-19
juga ditegaskan Rektor Universitas Hasanudin Makassar (Unhas) Dwia Aries Tina
Pulubuhu. Menurutnya, kampus melalui satgasnya beraksi secara nyata dalam
menanganan covid.
"Satgas covid Universitas Hasanudin dan universitas
lain beraksi secara nyata ikut membantu, bukan hanya civitas akademika dan
alumni, tapi juga pada masyarakat luas, seperti membantu rumah sakit bahkan
menggalang dana," tambahnya.
Menko Mahfud dan Menristekdikbud Nadiem Makarim
mengapresiasi berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh para pimpinan perguruan
tinggi, baik adalah mensukseskan program Merdeka Belajar, maupun upaya-upaya
yang terkait dengan kepatuhan protokol kesehatan. [qnt]
