WahanaNews.co | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) merilis Pedoman Mekanisme Koordinasi Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme sebagai dasar koordinasi perlindungan dan pemulihan anak korban jaringan terorisme yang memerlukan kolaborasi lintas sektor, baik dari pemerintah pusat, daerah, lembaga masyarakat, hingga organisasi internasional di Jakarta, Sabtu (19/20/2024).
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyatakan mekanisme koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, lembaga masyarakat, dan organisasi internasional sangat penting untuk memberikan perlindungan maksimal bagi anak-anak yang terdampak.
Baca Juga:
Menteri PPPA Kawal Kasus Kekerasan Anak di Banyuwangi
“Pedoman ini bertujuan untuk memaksimalkan peran Kementerian,Lembaga, dan Pemerintah Daerah sesuai dengan mandat PP Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak, serta PP Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak,” kata dia.
Pedoman ini diharapkan dapat memperkuat regulasi nasional dan memastikan respon yang terkoordinasi di tingkat pusat maupun daerah.
Pedoman ini mencakup tiga aspek utama: pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi, serta penanganan peradilan anak. Fokus utamanya adalah memberikan panduan perlindungan bagi anak-anak yang menjadi pelaku, korban, atau saksi dalam jaringan terorisme.
Baca Juga:
Kemen PPPA Kawal Kasus Penyekapan Anak di Jakarta
Menteri PPPA menegaskan bahwa anak-anak adalah aset berharga bagi masa depan kita dan berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk dari jaringan terorisme.
Pedoman ini diharapkan dapat menjadi bukti komitmen pemerintah mewujudkan Indonesia Layak Anak 2030.
Data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencatat antara tahun 2016 hingga 2023, terdapat 29 anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme.
