Dokumen yang diproduksi meliputi Kartu Keluarga (KK), KTP elektronik, akta kelahiran, akta kematian, serta berbagai dokumen kependudukan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat di daerah terdampak.
Tito menegaskan komitmen pemerintah untuk terus hadir membantu warga hingga seluruh kebutuhan administrasi dapat terpenuhi.
Baca Juga:
Mendagri Dorong Pemda Perbaiki Tata Kelola Keuangan Demi Kejar Realisasi APBD 2025
"Kami akan terus bekerja, artinya membantu masyarakat yang kehilangan dokumen, supaya mereka punya data-data dokumen mereka dan sekali lagi tidak dipungut bayaran," ujar Tito Karnavian.
Dalam pelaksanaannya, lanjut Mendagri, sebagian besar unit pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) di daerah terdampak bencana tetap dapat beroperasi, meskipun beberapa di antaranya sempat mengalami gangguan dan kini sedang dalam tahap pemulihan.
Dari total 52 daerah terdampak, hanya tiga unit dukcapil yang sempat tidak berjalan secara optimal, yakni di Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, dan Kota Langsa.
Baca Juga:
Bappenas Usul Pemisahan DKPP dari Kemendagri demi Perkuat Penegakan Etik Pemilu
Sementara itu, unit dukcapil di daerah lainnya, termasuk di wilayah Sumatra Utara dan Sumatra Barat, dilaporkan tetap beroperasi dengan baik. Kendala teknis yang muncul di sejumlah daerah pun telah ditangani secara bertahap.
"Di Sumatra Utara juga bagus. Kota Sibolga ada masalah sedikit tapi sudah kita perbaiki. Kemudian kalau di Sumatra Barat alhamdulillah tidak ada peralatan yang rusak," ujar Tito Karnavian.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
